Penyegaran Perencanaan Kesehatan

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Paket layanan dan menu untuk anggaran pusat

Avatar
Mubasysyir Hasanbasri

Waktu menjawab pertanyaan Bu Ika Nining, usulan menu model paket layanan seperti yang ditulis di situ, menurut saya, perlu diuji kecocokannya untuk daerah. Cara seperti ini memaksa unit layanan memperbaiki manajemen mereka, yang berarti harus ada manajer "bisnis" yang mengelola benar-benar agar layanan yang diberikan efektif dan "bisnis" pendampingan itu tidak rugi.

Apa kelemahan pendekatan ini dan apakah kelemahan itu masih bisa diperbaiki? 

--------

Copy dari jawaban untuk Bu Ika Nining

Bisa ada dua skenario:

1. "Menu" dan juknisnya memerlukan perbaikan dan penambahan item yang sesuai kebutuhan daerah. Jika "menu" dan petunjuk teknis bisa diperbaiki atau ditambah maka sebenarnya hal ini dapat diselesaikan (jika pelaksana di pusat mau selalu mereview menu sesuai kebutuhan daerah).

2.  Ada usulan menu baru berupa paket-paket layanan dan biaya per unitnya.

Sebagai contoh kita bisa mengajukan "Menu" paket layanan pendampingan untuk keluarga prasejahtera per "pusat layanan". Pusat layanan itu bisa berbasis (1) bidan desa (karena sudah menjadi kebijakan dari dulu tiap desa ada bidan desanya), (2) sekolah dasar dan paud (menjangkau anak dengan mudah jika dinas pendidikan serius menerapkan program wajib sekolah pada anak),  (3) posyandu (untuk ibu hamil dan balita yang belum sempat masuk sekolah).

Sebagai contoh, sasaran adalah keluarga prasejahtera yang memiliki ibu hamil atau anak sampai usia sekolah. Posyandu melakukan pendampingan untuk keluarga yang sudah mendapat program PKH. Paket pendampingan berisi 2 kali konseling dengan 1 paket bahan literasi makanan dan hidup sehat bagi keluarga prasejahtera, kita patok harga 200 ribu. Jika ada 10 orang keluarga PKH, anggaran yang dibutuhkan 2.000.000 per posyandu per tahun. Angka 200 ribu per paket dibuat atas negosiasi antara dinas dan posyandu sesuai standar mutu yang disepakati. Perencana daerah menghitung semua kebutuhan dan diajukan sebagai anggaran yang diperlukan. Jika dana yang diberikan dari pusat hanya 10 persen dari yang diminta, maka anggaran itu diberikan kepada posyandu yang paling prioritas. Pemda harus mencarikan dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan 90 persen paket pendampingan yang lain.

Konsekuensi dari menu ini  ("membeli paket pendampingan per kepala") adalah dinas kesehatan memastikan posyandu mempunyai kapasitas yang cukup dan dimonitor apakah outcome dari layanan pendampingan itu mengubah perilaku sehat dan gizi di keluarga prasejahtera. Posyandu yang ingin melayani pendampingan harus mendapat semacam sertifikasi di awal kegiatan. Bidan desa dapat menjadi "manajer program" yang mensupervisi kader posyandu dan kegiatan posyandu.

RIngkasnya anggaran paket layanan  pendampingan literasi gizi dan kesehatan untuk keluarga sejahtera:

1. Paket bahan makanan (dari program PKH)

2. Paket bahan tertulis tentang literasi gizi dan kesehatan keluarga prasejahtera (kemenkes) 

3. Penimbangan anak dan konsultasi kelompok di posyandu

4. Dua kali layanan konseling keluarga   

Apakah hal semacam ini sudah patut diusulkan dalam menu pusat? 

Avatar
Discard